Jayapura (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Papua menyatakan kinerja APBN setempat sampai dengan triwulan II pada 2020 memiliki kinerja yang cukup baik meski masih berada di tengah pandemi COVID-19.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful di Jayapura, Kamis, mengatakan di mana total pagu APBN di Provinsi Papua sebesar Rp55,24 triliun terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp13,12 triliun, belanja Non-K/L (BUN) Rp100,37 miliar, dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp42,02 triliun.
“Pagu APBN tersebut dianggarkan untuk berbagai pos pengeluaran yang diharapkan dapat mendukung pemulihan atau pertumbuhan ekonomi Papua dan membantu dalam penanganan COVID-19 di mana sampai dengan 30 Juni 2020 total realisasi belanja negara di Papua mencapai 41,73 persen, sudah melampaui target realisasi triwulan II yaitu sebesar 40 persen,” katanya.
Menurut Syaiful, dalam rangka menanggulangi dampak bencana COVID-19, Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
“Program PEN ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, salah satu kebijakan penting pemerintah dalam program PEN adalah adanya fleksibilitas APBN 2020 untuk merespon kondisi darurat sehingga memerlukan langkah extra ordinary, antara lain dengan adanya pelebaran nilai defisit dalam APBN sebesar lebih dari 3 persen dari PDB,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah mengalokasikan dana dukungan fiskal sebesar Rp695,20 triliun (4,4 persen dari PDB tahun 2019) dalam program PEN yang dialokasikan ke dalam enam sektor utama, yaitu kesehatan (Rp87,55 triliun), perlindungan sosial (Rp203,90 triliun), insentif usaha (Rp120,61 triliun), usaha mikro kecil dan menengah (Rp123,46 triliun), pembiayaan korporasi (Rp53,57 triliun), serta kementerian/lembaga dan pemda (Rp106,11 triliun).
“Melalui implementasi program PEN secara optimal, diharapkan dapat segera memulihkan kondisi perekonomian, menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, serta keseimbangan sisi produksi dan konsumsi untuk menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
Dia menambahkan penggunaan dana desa atau kampung pada 2020 diprioritaskan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 yang disalurkan mulai April 2020 hingga enam bulan ke depan.
