Dinsos Mataram mengingatkan tidak boleh ada pemotongan bansos BBM

Mataram (ANTARA) – Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan pelaksana pencairan bantuan sosial (bansos) dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh ada pemotongan dalam bentuk apapun.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Rabu, mengatakan, bansos yang disalurkan ke masyarakat harus memenuhi unsur 4T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat waktu.

“Sekecil apapun pemotongannya meskipun hanya Rp1.000 dengan alasan fotokopi, tetap tidak boleh. Ingat unsur tepat jumlah,” katanya menegaskan.

Terkait dengan itu, katanya, dalam proses pencairan bansos BBM yang anggarannya bersumber dari dana transfer umum (DTU) sebesar Rp3,4 miliar, Dinsos akan membentuk posko-posko pengaduan.

Posko tersebut dimaksudkan untuk memudahkan sasaran penerima bantuan melapor ketika ada pemotongan bantuan, atau pemberian bantuan yang dinilai kurang tepat sasaran.

“Lokasi posko pengaduan kita siapkan pada setiap titik pencairan, misalnya di kantor-kantor lurah dan di kantor kami juga bisa,” katanya.

Apabila ada laporan terkait indikasi pemotongan atau kasus lainnya, lanjut Sudirman, maka laporan warga akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang ada.

“Pemerintah memberikan bantuan pasti ada regulasi sebagai acuan. Jadi ketika ada petugas yang ‘nakal’ harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Karena itulah, Dinsos Kota Mataram juga aktif melakukan pemantauan dan dalam proses pencairan BLT BBM terhadap 35.932 KPM di Kantor Pos Indonesia dan kelurahan-kelurahan.

“Alhamdulillah, sejauh ini belum ada kendala atau permasalahan serius di lapangan,” katanya.

Proses pencairan bisa berjalan lancar melalui sistem yang dibuat di masing-masing kelurahan sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan 4T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi dan tepat waktu.

“Sampai hari ini kami juga belum ada temuan kasus pelanggaran atau pemotongan terhadap bantuan yang diterima KPM. KPM menerima BLT BBM tahap pertama secara utuh yakni sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk bantuan pangan non tunai,” katanya.
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )