Ambon (ANTARA) – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Taher Hanubun meminta perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar bersikap adil dalam pembagian “kue pembangunan” secara merata untuk 11 kabupaten/kota.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Taher dalam Musrebang Rencana Kerja pemerintah Provinsi (RKPD) Maluku tahun 2022, di Ambon, Kamis.
Menurutnya, Maluku terdiri dari 11 kabupaten-Kota, sehingga Pemprov Maluku hendaknya lebih adil dalam membagi-bagi anggaran pembangunan karena dampaknya mempercepat kemajuan pembangunan di masing-masing daerah.
“Daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD karena sangat kecil. Begitu juga Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu Pemprov Maluku jangan hanya pilih kasih atau memprioritaskan anggaran pembangunannya di daerah yang dekat saja,” ujarnya.
Dia mencontohkan dana pinjaman Pemprov Maluku sebesar Rp700 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), seharusnya bisa dibagi merata ke 11 kabupaten-kota, dan tidak hanya dialokasikan di Kota Ambon saja.
“Syukur Kabupaten Malra masih diberikan alokasi untuk perbaikan jalan sepanjang 1,5 KM, tetapi daerah lain tidak sama sekali. Mungkin ini bisa menjadi catatan bagi Pemprov maupun DPRD Maluku agar tidak terulang di waktu-waktu mendatang,” katanya.
Begitu pun realisasi program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) hendaknya tidak hanya menumpuk di Kota Ambon, tetapi juga memperhatikan kabupaten-kota lain di Maluku sebagai daerah penghasil ikan dan biota laut bernilai ekonomis lainnya.
Bupati juga mengungkapkan jalan trans Kei besar yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 yang dikuatkan dengan Peraturan Presiden No.18 tahun 2020, ternyata belum juga dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Karena itu saya terus meminta dukungan Pemprov melalui Gubernur Maluku Murad Ismail untuk ikut mendorong realisasi percepatan jalan trans Kei Besar agar dapat diselesaikan hingga tahun anggaran 2024,” tandasnya.
Jalan Trans Kei besar sepanjang 102 KM telah ditetapkan pemerintah pusat untuk dikerjakan bertahap sejak tahun 2020 hingga 2024 dengan alokasi anggaran Rp1,27 triliun, tetapi tahun ini hanya dikerjakan sepanjang empat KM.
“Saya berulang kali datang ke Kementerian PUPR untuk menanyakan realisasinya, tetapi tidak memperoleh kepastian. Minggu kemarin saya ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk meminta bantuan barulah diberitahu oleh Dirjen Bina Marga bahwa pada 2021 hanya empat kilometer yang ditangani,” ujarnya.
Karena itu Bupati meminta Pemerintah Provinsi Khususnya Gubernur Murad Ismail dan DPRD untuk itu membantu mendorong agar berbagai proyek strategis nasional untuk Malukiu dapat segera direalisasikan.
