BNN sebut “Assesment” pecandu narkoba di Papua Barat rendah

Sorong (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Barat Brigjen Pol Setija Julianta menyebutkan realisasi assesment bagi tersangka pengguna atau pecandu narkoba di daerah tersebut masih sangat rendah.

“Di Papua Barat sepanjang tahun 2019 baru 17 kasus, dari BNN sendiri ada 11 orang yang kami lakukan assesment,” kata Setija di Sorong, Selasa.

Seorang pencandu narkoba tidak bisa langsung mendapat tindakan rehabilitasi, namun harus terlebih dahulu melewati berbagai tahapan. Proses sebelum rehab itu harus dilalui. Lapor ke instansi wajib lapor kemudian dilakukan assessment, yang terdiri dari assessment medis dan assessment sosial.

Ia menjelaskan, di tahun 2014 sudah ada penandatangan bersama antara BNN, Kementerian Sosial, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Polri, termasuk Kementerian Kesehatan terkait upaya perlindungan terhadap para pecandu narkoba di Indonesia.

“Tentunya dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Misalnya, pengguna yang pada saat tertangkap barang buktinya tidak lebih dari satu gram,” ujarnya.

Sesuai kesepakatan bersama pengguna dengan barang bukti dibawah satu gram masuk dalam kategori korban, sehingga yang bersangkutan berhak atas assesment yang mengarah pada upaya rehabilitasi.

“Upaya assesment bisa diajukan penyidik kepada BNN. Di Papua Barat hal masih sangat minim, karena itu kami akan terus mendorong agar assesment ini dimanfaatkan sehingga lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak banyak dihuni oleh korban penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Setija, melalui assesment yang bersangkutan diharapkan bisa sembuh melalui proses rehabilitasi yang dijalani.

“Bagi pelaku pemula atau yang baru mau coba-coba, melalui assesment mereka tidak terjerumus lebih dalam. Tidak meningkat menjadi pengedar, atau bandar kecil-kecilan karena bisnis ini sangat menggiurkan,” ujarnya.

Terkait hal ini, BNNP Papua Barat menggelar sosialisasi kegiatan assesment pecandu narkoba di Sorong, Selasa, melibatkan sejumlah pihak terkait. Pihaknya mendorong agar realisasi assesment di daerah tersebut meningkat.

“Kita baru 17 kasus tapi sudah mencapai puluhan bahkan ratusan. Ada disparitas yang cukup jauh. Maka melalui sosialisasi ini kami ingin menggali apa kendalanya,” kata Setija.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )