Gowa, Sulsel (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gowa, Sulawesi Selatan, menyatakan penyaluran bantuan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk 47 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) tidak terkait dengan pilkada melainkan murni penanganan COVID-19.
“Kami harap tidak ada yang menghubungkan JPS ini dengan situasi pilkada saat ini karena ini murni bantuan pemerintah dalam penanganan COVID-19,” ujar Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Gowa Yusnaeni di Gowa, Senin.
Ia mengatakan, bantuan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten kepada KPM adalah keluarga yang memang belum pernah tersentuh dengan program pemerintah seperti PKH, BPNT, dan BST.
Yusnaeni menerangkan, program JPS ini untuk tidak dikaitkan dengan pilkada, dan ini dilakukan secara prosedur penanganan COVID-19. Apalagi pihaknya telah melantik 1.430 pengawas yang tersebut di seluruh desa dan kelurahan.
“Bawaslu akan ikut melihat dan melakukan pengawasan terhadap program ini karena beririsan dengan masa kampanye. Sehingga kami mengimbau dalam pendistribusian tidak ada embel kampanye,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol mengatakan penyaluran tersebut dilakukan dengan dua tahap yakni untuk tahap pertama sebanyak 20.600 KPM dan tahap kedua sebanyak 26.400.
“Kita bagi dalam dua tahap dan hari ini kita sudah mulai salurkan ke Kecamatan Pallangga dan setelah itu Somba Opu,” ujarnya.
Syamsuddin mengaku bantuan paket sembako diprioritaskan Pemkab Gowa karena menjadi dasar atau kebutuhan pokok masyarakat saat melakukan aktivitas dari rumah, terlebih lagi bagi mereka yang terkena dampak pandemik COVID-19.
“Kami berharap melalui bantuan yang diberikan akan membantu kondisi masyarakat di tengah daya beli yang menurun, sehingga dengan adanya intervensi ini masyarakat lebih merasa memiliki pemerintah,” ucap dia menambahkan.
Pjs Bupati Gowa, Andi Aslam Patonangi mengatakan pandemik ini bukan hanya berimplikasi terhadap kesehatan, namun juga terhadap perekonomian yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga Pemkab Gowa mulai menyalurkan bantuan pangan ini dengan harapan masyarakat bisa terbantu dalam pemenuhan makanan pokok.
“Kita semua tau bahwa pandemik ini mengakibatkan perekonomian masyarakat menurun, sehingga JPS ini semata-mata untuk mengintervensi masyarakat kita yang belum pernah mendapatkan bantuan ditengah pandemi ini,” tutur-nya.
Aslam mengimbau para jajaran camat, desa/kelurahan Babinsa dan Babinkamtibmas turun langsung melakukan pengawasan agar bisa tepat sasaran sesuai data yang ada dan tidak ada oknum yang menyalahgunakan bantuan tersebut.
“Pada saat penyaluran mohon para camat bersama jajaran TNI dan Kepolisian menyampaikan ke seluruh perangkat-nya untuk benar-benar melakukan pengawasan,” ucap mantan Bupati Pinrang dua periode itu.
