Batik Air Batal Terbang, Penumpang Meradang

Harly

MAMUJU – Sejumlah penumpang Batik Air mengeluh lantaran pihak maskapai membatalkan penerbangan Mamuju-Makassar, setelah harus menunggu sekira 5 jam di Bandara Tampa Padang, Rabu, 29 Mei 2024.

Termasuk dalam daftar calon penumpang adalah Duta Besar Indonesia untuk Portugal, Rudi Alfonso, dan pimpinan Harian Kompas, Agung Nugroho.

Bahkan, Agung Nugroho mengatakan mesti ada kompensasi rasional atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang ada di Mamuju dan Makassar.

Pihak Maskapai Batik Air pun mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut:

“Penjelasan Penerbangan Batik Air dari dan ke Mamuju

Pada Rabu, 29 Mei 2024, penerbangan Batik Air dari dan ke Bandar Udara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat dibatalkan (cancel flight). Pembatalan penerbangan ini dilakukan sesuai dengan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan sipil, yaitu AirNav Indonesia Unit Makassar, yang tertuang dalam NOTAM Nomor C0781/24. Pemberitahuan tersebut menyebutkan bahwa terdapat genangan air pada sisi samping permukaan landas pacu yang menyebabkan terbatasnya kapasitas landas pacu.

Keputusan Batik Air ini diambil sebagai langkah untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan.

Batik Air telah menginformasikan pembatalan ini kepada seluruh tamu (penumpang) yang terdampak.

Selain itu, Batik Air terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan situasi ini dapat segera ditangani dan penerbangan dapat kembali normal.

Terima kasih
Danang Mandala Prihantoro | Corporate Communications Strategic of Batik Air”.

Namun, tidak ada penjelasan konkret dari Danang Mandala terkait bentuk kompensasi yang diberikan kepada para penumpang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015, dalam hal pembatalan penerbangan (cancelation of flight), pihak maskapai wajib memberikan kompensasi kepada penumpangnya, yaitu mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

Terlepas dari hal di atas, bila penumpang merasa dirugikan dengan keterlambatan penerbangan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap perusahaan pengangkutan udara ke pengadilan negeri setempat atas dasar perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, Distrik Manager, Arif, menjelaskan, tidak ada kompensasi jika delay atau pun pembatalan penerbangan terjadi akibat force majeure.

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer