Aliansi Raja Ampat Bersatu sampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD

Waisai (ANTARA) – Ratusan masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Raja Ampat Bersatu atau ARAB mendatang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jalan Moh Saleh Taesa Waisai, ibukota kabupaten Raja Ampat, Jumat, guna menyampaikan sejumlah persoalan.

Massa aksi datang ke kantor DPRD Raja Ampat dengan membawa peti mati yang bertuliskan RIP Otsus di Kabupaten Raja Ampat. Massa juga mengambil septic tank yang bertuliskan apa kabar Kejati Papua.

Massa aksi langsung diterima oleh Ketua DPRD Raja Ampat Abdul Wahab Warway didampingi oleh beberapa anggota dewan. Usai berorasi menyampaikan aspirasi di halaman kantor DPRD perwakilan massa aksi langsung melakukan audiens dengan anggota DPRD di ruang rapat.

Dalam audiens bersama anggota DPRD tersebut, Ketua Aliansi Raja Ampat Bersatu Albert Mayor membacakan aspirasi massa aksi yang pertama menolak calon tunggal Pilkada Raja Ampat 2020 dan memberikan ruang bagi  anak-anak terbaik Raja Ampat untuk turut berpartisipasi dalam Pilkada serentak tersebut.

Dia mengatakan bahwa tuntutan lainnya adalah transparansi LKPJ Bupati tahun 2019, secepatnya mengumumkan hasil CPNS tahun 2018, tuntaskan hak-hak tenaga honorer di kabupaten Raja Ampat yang belum diselesaikan.

Selain itu, lanjut Albert, mempertanyakan penggunaan dana otonomi khusus yang belum berpihak bagi masyarakat asli Papua dan menuntut aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang mencuat di Raja Ampat.

Ketua DPRD Raja Ampat  Abdul Wahab Warway yang memberikan keterangan terpisah memberikan apresiasi terhadap aliansi Raja Ampat bersatu yang datang menyampaikan aspirasi karena hal tersebut menunjukkan demokrasi hidup di Raja Ampat.

Ia menjelaskan ada beberapa poin yang disampaikan oleh aliansi yang pertama tentang demokrasi Pilkada menolak satu Paslon dimana DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal tersebut, tetapi akan memfasilitasi aliansi untuk bertemu dengan KPU dan Bawaslu sehingga ada jawaban pasti.

“Tuntutan lainnya seperti hasil CPNS dan pemekaran kampung yang tidak jelas, DPRD akan memfasilitasi aliansi untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait di pemerintah daerah sehingga ada jawaban yang pasti bagi aliansi,” tambah dia.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )