MAMUJU – Aktivis meminta penunjukan penjabat bupati untuk kabupaten Polman dan Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dilakukan tanpa adanya intervensi politik.
Seperti diketahui, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, dan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi akan segera mengakhiri masa pengabdiannya.
Tugas Ibrahim Masdar bakal berakhir pada 8 Januari 2024, sementara Ramlan pada 19 September 2023.
Penunjukan penjabat bupati akan dilakukan oleh gubernur.
Aktivis Barisan Milenial Pemuda Mesakada Pitu Ulunna Salu (BrEM P.U.S), Ferdi Hidayat mengingatkan agar penjabat yang dipasang tidak disusupi kepentingan politik.
Menurut dia, posisi penjabat bupati di Mamasa dan Polman sangat sensitif mengingat tahun 2024 adalah tahun politik.
“Tahun 2024 nanti ada pilkada bupati, gubernur, ada pileg hingga pilpres. Ini bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam penunjukan penjabat bupati,” urai Ferdi, Kamis, 23 Maret 2023.
Dia menuturkan, gubernur dalam menunjuk penjabat bupati nantinya harus mengutamakan kepentingan daerah tersebut.
Dirinya pun menegaskan agar menghindari transaksi apapun dalam proses penunjukan bupati Polman dan Mamasa.
